Ekosistem Kehumasan Kemenkeu Satu yang Berintegritas

 

        Komunikasi kebijakan publik adalah hal yang esensial untuk meraih visi “Kementerian Keuangan Tepercaya”. Komunikasi kebijakan publik memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melakukan upaya yang maksimal dalam rangka merumuskan strategi komunikasi untuk menyampaikan narasi kinerja pemerintah mengelola keuangan negara. Kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi akan mengeliminasi risiko terjadinya gejolak sosial dan politik sehingga implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal.

    Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) selaku orkestrator pelaksanaan tugas komunikasi dan layanan informasi harus bersifat responsif dan evaluatif serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat dinamis. Perubahan tersebut tidak hanya karena meningkatnya permintaan atas kegiatan komunikasi dan layanan informasi. Namun, perubahan tersebut datang dari dinamika politik menjelang pemilu 2024. Dari sisi ekonomi, APBN berperan untuk mewujudkan Indonesia Maju di tengah tantangan ketidakpastian kondisi sosial masyarakat. Perubahan dari sisi sosial dan teknologi, yaitu perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap isu APBN dan dalam mengakses informasi serta tren perubahan teknologi yang berkembang dengan cepat.

        Tantangan utama Biro KLI, yaitu informasi yang deras, masif, dan bersifat disinformasi. Seperti yang terjadi pada Semester I tahun 2023, tren pemberitaan yang tengah ramai diperbincangkan pada media massa maupun media sosial adalah mengenai isu kepegawaian di Kemenkeu, seperti penganiayaan oleh anak pejabat pajak, gratifikasi, flexing/pamer gaya hidup mewah, saling serang institusi, tidak bijak bermedia sosial, doxing dan membocorkan data/informasi internal sehingga telah menggerus reputasi dan kepercayaan publik terhadap Kemenkeu.

        Diperlukan upaya pemulihan reputasi dan komunikasi kebijakan keuangan negara yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat, salah satunya melalui efektivitas implementasi Ekosistem Kehumasan Kemenkeu Satu (EKSIS).

        Secara umum, tahun 2021 sampai dengan awal 2023 merupakan tahun yang transformatif dengan adanya implementasi inisiatif EKSIS. Berbagai perubahan dan perluasan kanal telah dilakukan untuk mengantisipasi dinamika tahun politik 2024 dan perubahan teknologi serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Namun, kapasitas SDM dan organisasi kehumasan pada tiap unit Eselon I, termasuk instansi vertikal, SMV, dan BLU amat bervariasi, baik dari sisi jumlah maupun kapabilitas (pengetahuan dan keterampilan) sehingga diperlukan peningkatan pemahaman untuk mengomunikasikan kinerja APBN dan menangani krisis komunikasi, salah satunya melalui implementasi EKSIS.

        Untuk menjawab tantangan dan tuntutan yang ada saat ini, diperlukan berbagai pendekatan di tahun 2023, yaitu implementasi EKSIS perlu secara konsisten dilaksanakan dan digunakan sebagai alat untuk diseminasi informasi kepada unit kehumasan Eselon I dan SMV, serta monitoring pelaksanaan agenda setting yang lebih kuat. Internalisasi program EKSIS merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi yang melibatkan antar unit Eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya.

        Implementasi EKSIS melalui penguatan budaya Kemenkeu kepada insan kehumasan juga menjadi hal krusial di masa saat ini. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kemenkeu dalam menjaga integritas, kode etik, dan perilaku untuk memberikan pemahaman kepada publik, meluruskan persepsi yang keliru dan tendensius, meng-counter isu negatif, mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiring opini yang tidak sesuai. Harapannya, dapat terwujud komunikasi yang efektif yang memiliki integritas dan etika untuk Kemenkeu Tepercaya.